Memasuki satu dekade menuju pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Paris Agreement pada tahun 2030, Pemerintah
Indonesia semakin memperkuat komitmen dan upaya dalam menanggulangi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular.

Seperti kita ketahui ekonomi sirkular merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penerapan ekonomi sirkular mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario “bisnis seperti biasa” (Business As Usual), dengan merancang sistem produksi yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya, memastikan bahan mentah yang diekstraksi dan digunakan seefisien dan selama mungkin, serta menggunakan produk dan layanan dengan lebih efisien daripada praktiknya saat ini. Dengan kata lain, ekonomi sirkular dapat dikatakan sebagai salah satu kendaraan yang dapat mendukung pencapaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) serta dapat menjadi penggerak menuju transformasi ekonomi, khususnya mendukung strategi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Indonesia telah mengadopsi konsep Ekonomi Sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan. Visi Indonesia 2045 telah menjabarkan konsep Ekonomi Sirkular sebagai kebijakan jangka panjang. Sebagai langkah awal implementasi konsep Ekonomi Sirkular, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP) dengan didukung oleh Pemerintah Denmark menyusun studi analisis potensi lingkungan, ekonomi, dan sosial terhadap penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, khususnya pada 5 (lima) sektor industri, yaitu makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik. Studi pengembangan ekonomi sirkular ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan menjadikan ekonomi sirkular sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Tantangan penerapan dan kesenjangan dengan kondisi aktual saat ini tentu akan menjadi pekerjaan besar yang perlu ditangani bersama. Namun, dengan penyusunan strategi yang komprehensif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, penerapan ekonomi sirkular akan menjadi solusi konkret bagi permasalahan yang kita hadapi saat ini dalam mengantisipasi ancaman yang lebih besar di masa mendatang. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Mitra Pembangunan yang telah mendukung penyusunan studi ini.

Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi bersama serta memberikan gambaran mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam implementasi ekonomi sirkular yang mendukung pembangunan rendah karbon dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global.